Pimpinan Komisi VII Minta Dirjen Ketenagalistrikan Perbanyak Program yang Bersentuhan dengan Masyarakat

03-06-2024 / KOMISI VII
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi saat memimpin RDP Komisi VII di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, (3/6/2024). Foto: Runi/vel

PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengingatkan Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM agar memperbanyak program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dalam APBN 2025. Menurut Bambang, program-program Dirjen Ketenagalistrikan sebelumnya, seperti  program penyambungan listrik gratis sangat diapresiasi oleh masyarakat.


”Kita harapkan di APBN 2025, kedepan jauh lebih massive lagi program-program yang bersentuhan dengan masyarakat langsung. Kita mengapresiasi apa yang telah dilakukan Kementerian ESDM melalui Dirjen Ketenagalistrikan dengan adanya program penyambungan listrik gratis ini yang sangat dirasakan masyarakat, mudah-mudahan di tahun depan jauh lebih masif lagi,” kata Bambang dalam RDP Komisi VII di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, (3/6/2024).


Politisi Fraksi Partai Gerindra ini menegaskan, pemasifan program-program oleh Dirjen Ketenagalistrikan sangat diperlukan guna mengakomodasi program elektrifikasi oleh pemerintah untuk rakyat kecil.


”Karena agar kita ingin penyediaan listrik kepada masyarakat kecil dapat diakomodir oleh pemerintah, karena program elektrifikasi kita belum tercapai, jangankan di luar jawa, di jawa saja masih belum tercapai sesuai harapan karena elektrifikasi kita masih berbasis desa, yang kita inginkan ke depan berbasis rumah tangga,” tegas Legislator Dapil Jawa Timur IV ini.


Lebih lanjut, Bambang menerangkan bahwa kini listrik sudah merupakan hak dasar rakyat yang harusnya sudah terpenuhi.  ”Jadi benar-benar di dalam satu desa setiap masyarakat sudah bisa menikmati karena itu juga ketentuan Undang-Undang juga, jadi hak dasar listrik menjadi hak dasar masyarakat untuk itu sudah jadi kewajiban pemerintah untuk menyediakan listrik untuk rumah tangga masyarakat Indonesia,” pungkasnya. (we/aha)

BERITA TERKAIT
Revisi UU Kepariwisataan Harus Adaptif Terhadap Tantangan Global
04-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menyoroti Revisi Undang-Undang Kepariwisataan yang tengah dibahas. Ia menekankan pentingnya...
Komisi VII Kembali Bahas UU Kepariwisataan dengan Pemerintah
04-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi VII DPR RI kembali membahas rancangan undang-undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009...
Komisi VII Desak Kemenperin Tingkatkan Daya Saing Industri Kecil dan Menengah
03-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka...
Impor AS Diperketat, Kemenperin Perlu Siapkan Insentif Relokasi Industri China
01-02-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menyatakan dukungannya terhadap langkah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dalam mengantisipasi dampak...